Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang sudah terbentuk di setiap Kementerian, Lembaga maupun Daerah diharapkan dapat menjadi lembaga yang menjadi Pusat Unggulan Pengadaan (Center of Excellence) dengan cara memperluas peran ULP itu sendiri, tidak hanya terbatas pada kegiatan proses pemilihan penyedia, namun mampu menjadi pembina stakeholder dan sebagai pusat informasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Disampaikan oleh Kepala LKPP, Agus Prabowo pada pembukaan Rakor ULP di Surabaya, beberapa waktu yang lalu bahwa nantinya di Perpres baru pengganti Perpres No. 54 tahun 2010, nama ULP berganti menjadi UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa). “Nama tersebut merupakan nama generik, perkara dimana letaknya dan bagaimana bentuk (kelembagaan) nya adalah faktor pendelegasian. Karena di Indonesia hampir tidak mungkin membentuk lembaga yang “one best fit for all” maka ada konsep UKPBJ." ungkap Agus.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh LKPP – MCAI dalam program modernisasi pengadaan, untuk menjadi unit layanan pengadaan yang menuju Center of Excellence (CoE) harus memenuhi 6 karakteristik yang dikenal dengan nama : SKOPPER, yaitu Strategis, Kolaboratif, Orientasi Kinerja, Proaktif, dan Perbaikan berkelanjutan.

Strategis yaitu mewujudkan fungsi pengadaan yang memainkan peran penting dalam pencapaian tujuan organisasi melalui perencanaan dan eksekusi anggaran serta pengelolaan sumber daya yang efektifKolaboratif yaitu membangun kolaborasi dan sinergi di antara pemangku kepentingan untuk kinerja fungsi pengadaan yang optimalOrientasi Kinerja dengan membangun budaya berbasis kinerja dalam fungsi pengadaan untuk meningkatkan nilai tambah di 4 area (waktu proses, biaya, kualitas dan tingkat layanan pengadaan)Proaktif dilakukan dengan menciptakan pergeseran paradigmadalam rantai pengadaan barang dan jasa yang berorientasi pada pelanggan. Dan terakhir adalah perbaikan berkelanjutan, secara berkelanjutan meningkatkan kapabilitas organisasi pengadaan sebagai organisasi pembelajar dengan mengadopsi praktik terbaik pengadaan.

LKPP bersama MCAI mencoba menurunkan karakterisitik SKOPPER menjadi indikator, agar lebih mudah diukur, dari 52 indikator yang diturunkan, LKPP dan MCAI sepakat jika K/L/D/I ingin menjadi CoE harus memenuhi 22 indikator. Namun, sebagai langkah awal, akan berat jika harus memenuhi 22 indikator, maka disederhanakan lagi menjadi 6 indikator yang harus dipenuhi, yaitu: Status Hukum, Kecukupan SDM, Manajemen Kinerja, Standard Operating Procedures (SOP), Survei Pelanggan, dan Bimbingan Teknis. Diharapkan, jika fokus pada ke 6 indikator tersebut, maka indikator yang lain juga akan terpenuhi.

Pada kesempatan tersebut Kementerian Keuangan,yang diwakili oleh Kepala Pusat LPSE Kemenkeu, N.E Fatimah menyebutkan bahwa Faktor Kesuksesan Utama CoE di Kementerian Keuangan ada 3 hal yaitu: Dukungan Pimpinan yang diwujudkan melalui penciptaan arahan dan kebijakan yang selaras dengan perwujudan Pusat Keunggulan (CoE), kemudian Alokasi Anggaran yang cukup untuk menjamin kelancaran implementasi CoE dan Tim kerja CoE.

Pada sesi terakhir Rakor ULP dilaksanakan coaching clinic bagi Kementerian/ Lembaga/Daerah/Instansi lainnya yang ingin memperdalam CoE dengan didampingi mentor dari MCAI dan tiga Instansi yang menjadi Pilot Project CoE yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Institut Teknologi Bandung. Diharapkan dari hasil coaching clinic tersebut dapat tercapai minimal satu indikator CoE. (aje)

sumber