Berita

Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 4.2 yang dikembangkan oleh Direktorat Pengembangan SPSE, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah resmi diluncurkan pada Januari 2018. Pengembangan versi terbaru SPSE ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar lebih transparan, akuntabel, dan kredibel. Peluncuran Aplikasi SPSE v.4.2 ini juga merupakan bentuk transisi implementasi Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terbaru dimana nantinya seluruh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pengadaan Langsung, Lelang, Penunjukan Langsung, Kontes, Sayembara, dan Swakelola) wajib dilakukan melalui SPSE.

 

SKOPPer PeTis (karakter SKOPPer untuk Pengadaan Terintegrasi) adalah mewujudkan pengadaan terintegrasi dengan karakter SKOPPer (Strategis, Kolaboratif, Orientasi Kinerja, Proaktif, Perbaikan berkelanjutan) untuk menjadikan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa (BLPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik sebagai pusat unggulan layanan pengadaan (Center of Excellence/CoE).

(Yogyakarta) 25 Juli 2017 – Program Compact yang dilaksanakan Millennium Challenge Account – Indonesia (MCA-Indonesia) dan didanai Pemerintah Amerika Serikat adalah inisiatif pembangunan inovatif yang diimplementasikan oleh dan untuk masyarakat Indonesia. Bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), MCA-Indonesia hari ini meluncurkan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan (PMIS). Sistem ini mendukung terwujudnya Indonesia yang lebih sejahtera, dengan memungkinkan proses pengadaan pemerintah menjadi lebih transparan dan akuntabel, sehingga memperkecil risiko penipuan dan korupsi. Proyek ini membantu LKPP untuk mengintegrasikan, mengolah, dan menganalisis berbagai data yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan secara lebih baik.

Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang sudah terbentuk di setiap Kementerian, Lembaga maupun Daerah diharapkan dapat menjadi lembaga yang menjadi Pusat Unggulan Pengadaan (Center of Excellence) dengan cara memperluas peran ULP itu sendiri, tidak hanya terbatas pada kegiatan proses pemilihan penyedia, namun mampu menjadi pembina stakeholder dan sebagai pusat informasi pengadaan barang/jasa pemerintah.